Abdul Hakim Respon 14 Laporan Warga Soal Pungutan Sekolah di Masa Pandemi ke Ombudsman RI

# Dilihat: 34 pengunjung
  • Bagikan

Bandar Lampung – Anggota Komite IV DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim merespons baik 14 laporan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung perihal pungutan sekolah.

Abdul Hakim menilai, laporan dari masyarakat itu segera ditindaklanjuti agar Dinas Pendidikan dan Gubernur Lampung mengetahui laporan itu secara terperinci.

Sebab, selama masa pandemi, Gubernur Lampung sudah memberikan panduan agar tidak ada pungutan dari sekolah.

Hal ini bisa dipahami karena sebagian besar orangtua siswa baik yang bekerja di sektor swasta maupun berusaha secara mandiri, terkena dampak pandemi covid-19.

Hal itu menyebabkan pendapatan mereka menurun yang berat jika masih dihadapkan pada biaya sekolah.

Apalagi selama masa pandemi ini, semua kegiatan belajar-mengajar diadakan secara daring.

Hal itu menambah porsi pengeluaran orangtua untuk kuota dan pulsa anak-anak mereka.

“Jika masih ada pungutan, tentu berat bagi orangtua,” ujar Abdul Hakim dalam keterangan tertulisnya hari ini, Selasa, 6 April 2021.

Senator Lampung itu menambahkan, laporan dari orangtua itu bisa diverifikasi ke sekolah sehingga diketahui duduk permasalahannya.

“Kalau sudah diverifikasi, akan bisa disikapi laporan tersebut. Apa pun nanti alasan adanya pungutan, bisa diselesaikan dengan baik. Mediasi yang baik menjamin pihak sekolah dan orangtua sama-sama memahami. Namun, poin pentingnya jangan sampai ada pungutan selama pandemi dan belajar daring ini,” kata mantan anggota DPR RI tiga periode ini.

Abdul Hakim mengatakan, kebutuhan para orangtua jelang tahun ajaran baru mendatang juga diprediksi cukup besar. Selain mempersiapkan datangnya Ramadan, para orangtua mesti mempersiapkan kebutuhan anak sekolah.

Khususnya mereka yang masuk jenjang pendidikan di tingkat SMA dan perguruan tinggi.

Yang jelas, kata Abdul Hakim, Ombudsman RI perwakilan Lampung sudah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan membuka posko pengaduan pada 9 sampai dengan 23 Maret. 2021 yang lalu.

“Kami berharap ini menjadi catatan Dinas Pendidikan dan Gubernur. Harapan kami tentu saja tidak ada lagi pungutan yang memberatkan orangtua,” ungkapnya.

Ombudsman RI perwakilan Lampung menerima 14 laporan pengaduan warga soal pungutan sekolah. Selain itu, Ombudsman juga menerima 2 konsultasi masyarakat.

Demikian diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf seperti dilansir sejumlah media massa di Lampung hari ini. []

  • Bagikan