Komitmen Daerah Untuk Perlindungan Anak

# Dilihat: 101 pengunjung
  • Bagikan

BANDARLAMPUNG –Kekerasan terhadap anak semakin kasat mata terjadi di lingkungan kita serta mencuat hampir setiap hari di media.

Ini merupakan acaman serius terhadap kelangsungan masa depan bangsa, daerah tidak boleh abai. Di Provinsi Lampung 1 dari 3 penduduknya adalah anak, kasus-kasus pelanggaran hak anak yaitu hak hidup, tumbuh, dan berkembang sangat memprihatinkan.

Terlebih setelah memasuki masa pandemic Covid-19 semakin meningkat mulai dari pencabulan anak, perdagangan anak, pekerja anak, Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak (ESKA), korban tindak kekerasan orang tua atau lingkungannya, perkawinan anak dan pelanggaran lain terhadap hak anak.

Menanggapi semakin dahsyatnya gelombang kasus-kasus kejahatan terhadap anak, Toni Fisher Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempaun Dan Anak (LPHPA) Lampung setelah Rapat Persiapan Verifikasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bersama Bupati Lampung Selatan dan jajarannya (1 Juni 2021), ketika dimintai pandangannya menekankan bahwa perlindungan anak di daerah sangat ditentukan oleh komitmen Kepala Daerah.

Sedikit flashback kebetulan hari ini bertepatan dengan Hari Anak Internasional, lanjut Toni, sudah 31 tahun Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Kepres 36 Tahun 1990 dan telah 18 tahun menjalankan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahannya No. 35 tahun 2014, kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kasus-kasus tersebut tidak kunjung surut dan sulit ditangani bahkan berkembang dengan berbagai varian.

Buktinya, dalam kurun waktu 4 bulan dari Januari sd April 2021, KPAI mencatat angka TPPO dan Eksploitasi melalui prostitusi pada anak belum menunjukkan penurunan. Dari 35 kasus yang dimonitor KPAI, 83% merupakan kasus prostitusi, 11% eksploitasi ekonomi dan 6% perdagangan anak. Dari kasus-kasus tersebut jumlah korban mencapai 234 anak.

Selain itu ada juga kasus pekerja anak di pabrik, hingga penjualan bayi. Kasus-kasus tersebut yang terpantau KPAI, sementara yang tidak terpantau bisa jadi jauh lebih banyak, belum lagi modus balita yang disewa sebagai aksesoris gendongan pengemis untuk menggugah rasa iba masih berkeliaran di jalanan, di depan pertokoan atau pasar, bahkan di gerbang masjid-masjid tempat shalat Jumat.

Artinya, semakin kuat komitmen kepala daerah dan keterlibatan banyak pihak yang peduli dan aktif serta terintegrasi melakukan pencegahan, penanganan, dan restorasi tentu akan lebih mudah dan hasilnya semakin lebih baik.

Sehingga terjalin sinergi kerja sama pentahelix yang baik dan saling mendukung antar lembaga pemerintah dan antar lembaga masyarakat serta pemerintah dengan masyarakat termasuk Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak (APSAI), jangan sampai terjadi saling lempar tanggung jawab bahkan ada juga yang saling curiga atau konflik kepentingan baik internal maupun dengan eksternal para pihak.

Semoga tidak menjadi preseden buruk bagi terpenuhinya kepentingan terbaik anak (Pasal 3 Konvensi Hak Anak)!

Saat ini evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sedang memasuki tahap Verifikasi Lapangan, semoga Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung masuk nominasi semua dan menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak sehingga Provinsi Lampung menjadi Provinsi Layak Anak (PROVILA).

Alhamdulillah sementara ini setahu saya baru lima yang masuk nominasi (Kab. Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Pesisir Barat, dan Tanggamus) dan yang lainnya masih dalam proses.

Di akhir tanggapannya, Toni berharap kepada Anasrullah Kepala Dinas PPPA Kab. Lampung Selatan yang mampu menghadirkan Bupati dan seluruh Kepala Perangkat Daerah terkait untuk membuktikan komitmennya seperti di Kabupaten Lampung Selatan, dapat meningkatkan peran para pihak sehingga kasus-kasus kejahatan anak dapat dicegah dan cepat ditangani.(*)

  • Bagikan