Wabup Lamteng Ardito Hadiri Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2021

# Dilihat: 148 pengunjung
  • Bagikan

LAMTENG – DPRD Lampung Tengah (Lamteng) Menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 di Gedung Dewan setempat, Senin (20/9).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, didampingi Wakil Ketua I Yulius Heri Susanto dan para Anggota Dewan, serta Sekretaris DPRD Lamteng Syamsi Roli beserta Jajarannya.

Nampak hadir pula Wakil Bupati Lamteng Ardito Wijaya, Sekretaris Daerah Nirlan, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD dan Jajaran Forkopimda Lampung Tengah.

Dalam sambutan Bupati Lamteng Musa Ahmad yang disampaikan Wakil Bupati Ardito Wijaya menjelaskan, salah satu substansi penting yang menjadi dasar Perubahan APBD sebagaimana termuat dalam perubahan kebijakan umum anggaran adalah tindaklanjut atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas. Sehingga mewajibkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan Refocusing program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.

“Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hubungan dengan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 berbagai asumsi yang telah dirancang dalam APBD Murni 2021 harus terkoreksi,” ujarnya.

Sedangkan dalam aspek pencapaian target pembangunan, lanjut Ardito, kondisi lingkungan strategis yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya seluruhnya mengalami perubahan mengarah pada kondisi yang tidak menguntungkan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 161 ayat (2) bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan antara lain karena terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan SiLPA anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Sementara ketentuan peraturan perundang- undangan menegaskan bahwa sebelum membahas perubahan APBD setiap tahun berkenaan, pemerintah daerah wajib menyampaikan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas dan disepakati bersama DPRD. Perubahan KUA dan PPAS dimaksud juga telah memberikan gambaran tentang beberapa keadaan yang berkembang, sehingga perlu dilakukan perubahan APBD Tahun 2021.

“Tahapan ini juga sudah dapat kita penuhi dengan kesepakatan bersama Perubahan KUA dan PPAS antara Pemerintah Daerah dan DPRD Lamteng. Akumulasi dampak tersebut secara langsung berpengaruh pada kondisi keuangan daerah dapat digambarkan bahwa asumsi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan mengalami penurunan dalam Raperda perubahan APBD tersebut,” ungkapnya.

  • Bagikan