KOTAMETRO — Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Budiyono SH telah mengambil langkah hukum melaporkan salah satu media online berinisial TPKN, akun Facebook berinisial a.n NY, dan kanal Youtube dengan akun berinisial Tpkn channel ke pihak kepolisian.
Laporan tersebut dibuat terkait postingan/konten yang beredar baik melalui salah satu media online, Facebok, dan Kanal Youtube tersebut, yang diduga menyudutkannya, serta beberapa postingan/konten yang menyasar Anna Morinda pada awal bulan mei 2020 hingga saat ini.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Budiyono SH mengatakan, hal ini ditempuh karena postingan/konten tersebut telah menimbulkan efek yang buruk, juga merupakan pencemaran nama baik secara pribadi maupun instansi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada, serta tidak mengindahkan acuan Kode Etik Jurnalistik dalam pembuatan berita maupun konten pada akun youtube dan Media online itu belum pernah menanyakan terkait kebenaran informasi tersebut ataupun meminta data terkait tuduhan dalam konten online tersebut.
Sekretaris DPRD Kota Metro adalah Perwakilan lembaga Eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Metro yang ditempatkan dikantor DPRD Kota Metro untuk melaksanakan kegiatan teknis Sekretariat DPRD Kota Metro, sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan dalam standar pengelolaan Pemerintah Kota Metro.
“Tolong dipahami kami adalah ASN Pemerintah Kota Metro yang ditempatkan pada unit kerja sekretariat DPRD Kota Metro, jadi jelas tidak ada tujuan politik apapun dalam kegiatan kesekretariatan jadi jangan dicampur adukkan trus dituduh kalau kami ini bisa mengatur anggaran suka-suka, semuanya jelas ada juknisnya dan dapat dipertanggung jawabkan selain itu kami juga diaudit oleh BPK, Terkait masalah konten ini tujuan saya melaporkan pihak-pihak yang mengunggah konten tuduhan kepada saya bukan karena saya membenci atau tidak suka kepada orang yang menuduh melainkan tuduhan yang diberikan kepada saya pada akhirnya mengganggu kehidupan saya secara pribadi didalam masyarakat maupun institusi dimana saya bekerja, belum lagi dipasangnya foto-foto bahkan ada foto bu ana morinda, saya tidak faham maksudnya apa Cuma saya takutkan ada agenda tersendiri memperhatikan sebentar lagi akan ada pilwakot dikota metro, dengan adanya postingan/konten itu keluarga saya baik yang dekat maupun yang jauh juga pada telpon bertanya ada masalah apa, sehingga saya harus jelaskan satu persatu bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar, saya gak pernah dikonfirmasi tidak pernah diwawancara tau-tau ada tuduhan”, ujar Budiyono SH Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tersebut disela-sela keterangan persnya.
Sementara itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Metro Ade Erwin Syah dalam keterangan pers tanggal 1 Juni 2020 menyatakan, setelah konten tuduhan terbit dan muncul unggahan konten youtube dengan judul yang menyudutkan Sekretariat DPRD Kota Metro.
Ade menjelaskan, dirinya diberitahu oleh Pimpinan media online itu melalui WA, hal ini disampaikan kepada Pimpinannya yaitu Budiyono SH selaku Sekretaris DPRD Kota Metro.
Atas inisiatif pribadi setelah melihat isi konten yang dimaksud kemudian Ade menghubungi nomor telpon pimpinan media online tersebut, dirinya menyampaikan penjelasan terkait dengan pembayaran menggunakan sistem SSH merupakan ketetapan dari Pemerintah Kota Metro, sehingga sekretariat menggunakan sistem tersebut sebagai acuan pembayaran kepada rekan-rekan jurnalis yang bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Metro.
Ade juga menyampaikan sebelum adanya konten dan unggahan tersebut, orang yang diduga pimpinan media online itu pernah datang untuk mencairkan pembayaran media yang dirinya pimpin, karena pada saat ini pembayaran media menggunakan SSH berdasar pada Perwali Nomor 42 tahun 2019, terlihat saudara Novri marah dan tidak terima, kemudian tidak beberapa lama timbul konten/postingan dan unggahan-unggahan tersebut.
“Hal itu diduga bermula dari keributan terkait dengan adanya perubahan acuan pembayaran yang saat ini mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Metro, dimana diduga pimpinan media tersebut tidak terima atas keputusan itu” ujar Ade sebagaimana disampaikan pada keterangan pers yang digelar di sekretariat DPRD Kota Metro, Senin 1 Juni 2020.
Ade juga menjelaskan, pilihan pelaporan tersebut diambil dengan tujuan agar kedepan tidak terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak, dan dengan adanya laporan tersebut diharapkan rekan-rekan jurnalis mengedepankan penerapan KEJ dalam pembuatan konten yang mengakomodir pihak-pihak yang dilaporkan serta lebih berhati-hati mengelola informasi yang didapat, bahwa penggunaan SSH mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Metro melalui Perwali No 42 tahun 2019 tentang standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Kota Metro tahun anggaran 2020.
Pada kesempatan yang sama,
Kuasa hukum yang ditunjuk oleh Budiyono SH dari kantor hukum Eni Mardiyantari SH dan Rekan menyampaikan, telah diberikan kuasa oleh Budiyono SH selaku pribadi atas adanya permasalahan hukum yang terjadi telah mendaftarkan laporan polisi terhadap pemilik akun youtube inisial TPKN Channel yang telah mengunggah konten tuduhan atas diri kliennya sebagaimana surat tanda terima penerimaan laporan polisi Nomor: STTPL/ 217-B/V/2020/LPG/RES METRO tanggal 20 Mei 2020 atas dugaan pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 310 dan 311 KUHP,
“tuduhan yang disematkan kepada klien kami adalah tuduhan yang tidak benar, menggunakan data yang tidak akurat, seluruh tuduhan tersebut telah kami verifikasi dengan data yang ada, acuan kerja klien kami jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, atas tuduhan tersebut telah pula kami crosscek dengan data yang ada, seluruh tuduhan dapat ditanggapi dan dijawab menggunakan tolak ukur yang jelas sehingga berdasar pada analisa sementara perbuatan yang dilakukan oleh Akun YouTube TPKN Channel memenuhi unsur pidana, namun tentunya lebih lanjut akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian” ujar Eni Mardiyantari SH, Managing Partners dari Kantor pengacara Eni Mardiyantari SH dan Rekan.(red)
