SURYASUMATERA — Anggota Komisi IV DPRD Lampung Lesty Putri Utami menyoroti kerusakan jalan RA Basyid Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.
Saat ditemui di ruang kerjanya, ia menyampaikan, kerusakan Jalan RA Basyid Fajar Baru merupakan jalan Kabupaten, sehingga perbaikan kewajiban dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
“tentu atensi yang luar biasa buat kami di Pemerintah Provinsi Lampung. Tentu ini adalah satu bentuk koordinasi ya, di mana memang sebenarnya jalan tersebut adalah jalan kabupaten, yang memang satu kewajiban utamanya adalah pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati, yang harus melaksanakannya,” ujarnya, Selasa 4 Agustus 2026.
Lesty menambahkan, banyaknya keluhan warga terkait kondisi jalan RA Basyid yang saat ini rusak, menjadi atensi DPRD Lampung untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten, untuk melaksanakan perbaikan, mengingat jalan tersebut ramai dilintasi pengendara, karena merupakan akses jalur perbatasan antara Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan.
“Tingkatan dari provinsi ke kabupaten ada tahapan koordinasi, dan memang beberapa jalan-jalan kabupaten yang sudah terlaksana tahun ini oleh pembangunan di APBD 2026 itu salah satu juga pasti dorongan-dorongan dari legislatif, baik di kabupaten, baik juga di provinsi, dan juga di pusat. Sehingga tentu ini menjadi atensi dari masyarakat yang utamanya memang jalur perbatasan antara Bandar Lampung dan Lampung Selatan,”tambahnya.
Koordinasi Secara Personal ke Bupati
Anggota Komisi IV DPRD Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan Lesty Putri Utami, saat diwawancarai awak media terkait kondisi jalan RA Basyid, yang kini banyak dikeluhkan warga, ia mengatakan, selain melalui tahapan-tahapan koordinasi, juga akan melakukan koordinasi langsung ke Bupati Lampung Selatan.
“ya saya enggak mau dikatakan janji-janji, tapi paling tidak ada tahapan-tahapan koordinasi nanti secara personal juga baik dari saya sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung ke Pak Bupatinya langsung,” tambahnya.
Lesty menjelaskan, berdasarkan undang-undang belanja daerah harus diasumsikan sebesar 20-30 persen untuk infrastruktur. Namun mengingat saat ini adanya efisiensi anggaran, sehingga pemerintah daerah memprioritaskan wilayah yang memang berpotensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti di jalur kawasan wisata.
Namun, untuk jalan RA Basyid Desa Fajar Baru, seharusnya menjadi prioritas strategis dari APBD 2027, karena merupakan salah satu jalur penghubung Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan.
“Iya, seperti yang kita tahu, infrastruktur adalah memang mandatory dari aturan undang-undang kita, di mana memang 20 sampai 30% memang harus diasumsikan belanja daerah, baik belanja negara, juga memang harus diasumsikan untuk realisasi di infrastruktur. Namun kan memang terkait, ya kita tahu lah dalam beberapa tahun ini, baik efisiensi itu terjadi bukan hanya di daerah saja, di provinsi bahkan terjadi, mungkin juga dari pusat juga terjadi. Sehingga ya mungkin kalau netizen, baik masyarakat, ya maunya semua mulus, semuanya baik, gitu kan. Tapi memang semua ada tahapannya. Dan kebetulan memang sebelum ada kegiatan 2026 kemarin, saya juga sempat ada sedikit koordinasi dengan Pak Bupati. Memang Pak Bupati ini yang diutamakan salah satunya adalah jalur kabupaten atau jalan kabupaten yang memang peningkatan untuk ekonomi, termasuk ke arah tempat wisata. Sehingga memang beberapa lokus prioritas utamanya adalah untuk memastikan masyarakat yang terdampak dari hasil wisata, atau untuk peningkatan pastinya mengejar untuk pendapatan asli daerah atau PAD dari Kabupaten Lampung Selatan. Walaupun bukan menjadi prioritas, tapi karena Fajar Baru atau jalan RA Ba’Asyid ini menjadi satu komponen jalur khusus antara dua kota/kabupaten dan Lampung Selatan, ya ini juga harusnya masuk menjadi prioritas strategis daripada APBD 2027,” tutupnya.(*)
