Gelar RUPSLB, PGN Resmi Tetapkan Arcandra Tahar Sebagai Komisaris Utama

214

JAKARTA – Sebagai komitmen untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan sesuai GCG dan sesuai instruksi pemerintah, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Auditorium PGN, Selasa, (21/01/20).

Pada agenda ini memutuskan Arcandra Tahar sebagai Komisaris Utama PGN mengganti IGN Wiratmaja Puja. Sebelum dipilih menjadi Komisaris Utama, Arcandra Tahar menjabat sebagai wakil menteri ESDM.

“Sesuai dengan arahan Kementerian BUMN dan pengumuman ke Bursa Efek Indonesia, Pemegang Saham, dan media massa, hari ini kami menggelar RUPSLB untuk pergantian Komisaris Utama. Semuanya berjalan lancar. Para pemegang saham yang berwenang, menyetujui keputusan telah yang tetapkan,” jelas Rachmat Hutama selaku Sekretaris Perusahaan PGN, Selasa, (21/01/20).

Rachmat menambahkan, keputusan pergantian Komisaris Utama ini merupakan keputusan mutlak pemegang saham. Selain itu, keputusan berdasarkan hasil pemungutan suara sebanyak 19.250.099.261 lembar saham.

“Bergabungnya Pak Arcandra Tahar di PGN, diharapkan dapat memperkokoh kinerja dewan komisaris, direksi, dan manajemen PGN,” imbuh Rachmat.

Dengan demikian, berikut susunan Komisaris dan Direksi PGN yang baru:
Susunan Komisaris
Komisaris Utama : Arcandra Tahar
Komisaris : Luky Alfirman
Komisaris : Mas’ud Khamid
Komisaris Independen : Paiman Rahardjo
Komisaris Independen : Christian H. Siboro
Komisaris Independen : Kiswodarmawan

Susunan Direksi
Direktur Utama : Gigih Prakoso
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis : Syahrial Mukhtar
Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Redy Ferryanto
Direktur Komersial : Dilo Seno Widagdo
Direktur Keuangan : Arie Nobielta Kaban
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum : Desima E. Siahaan

Sampai akhir 2019, PGN telah menyalurkan gas bumi kurang lebih 3000 BBTUD untuk melayani lebih dari 359.000 pelanggan di 63 kota/ kabupaten, dengan cakupan infrastrukur pipa gas bumi lebih dari 10.500 km.

Termasuk jaringan gas untuk melayani sektor rumah tangga sepanjang lebih dari 3800 km. PGN pun merencanakan proyeksi strategis yang hendak direalisasikan di tahun 2020. PGN menargetkan untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi secara masif.

Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan energi domestik yang semakin meningkat dan berperan dalam mengurangi defisit neraca migas.

“Target pengembangan infrastruktur gas untuk 2020 akan difokuskan untuk Pembangunan terminal LNG dengan kapasitas 40 BBTUD dan LNG filling dengan kapasitas 10 BBTUD di Teluk Lamong agar bisa menjangkau wilayah baru di Jawa Timur, penyelesaian transmisi Gresik – Semarang dan pengembangan infrastruktur distribusi di Sumatera Jawa, pengembangan Jargas rumah tangga di 49 wilayah Kota/ Kabupaten, serta gasifikasi kilang minyak terutama Kilang Cilacap dan Kilang Balikpapan,” ungkap Rachmat.

PGN akan mengembangkan bisnis-bisnis baru dengan harapan dapat lebih meningkatkan volume gas. Maka dari itu, Gigih Prakoso selaku Direktur Utama PGN juga mengarahkan untuk meningkatkan efisiensi pada seluruh program kerja PGN. Dukungan dari Pemerintah dan seluruh stakeholder diperlukan untuk mencapat target-target ini.

Selama ini, PGN juga melaksanakan mandat pemerintah untuk membangun infrastruktur jargas rumah tangga. Di tahun 2020, pembangunan jargas menggunakan anggaran APBN akan dibangun sebanyak 266.070 SR. Selain itu, PGN juga mengembangkan Jargas Kita Mandiri dengan target 50.000 SR di 16 wilayah Kota/ Kabupaten.

“2020 merupakan tahun yang cukup potensial. Sehubungan dengan program pemerintah untuk menekan defisit neraca migas dan perdagangan, diharapkan pemanfaatan gas bumi akan meningkat di seluruh sektor termasuk secara kinerja keuangan. Di sisi lain, kenaikan beban tetap dijaga dengan efisien,” tutup Rachmat

Perlu diketahui, PGN adalah perusahaan milik negara yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan untuk membangun ekonomi nasional dengan mengutamakan kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual, sebagaimana dinyatakan dalam dasar hukum dilahirkannya PGN sesuai Pepres No. 19 tahun 1965.

Sebagai upaya peningkatan transparansi dan kemudahan mendapatkan dana untuk pengembangan infrastruktur gas, pada tahun 2003 Pemerintah atas persetujuan DPR mengambil langkah untuk menjadikan PGN sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Seiring dengan berjalannya waktu, mulai tahun 2018, Pemerintah Republik Indonesia mengamanatkan pembentukan holding BUMN migas dengan menjadikan PGN sebagai subholding gas PT Pertamina (Persero).

Sekaligus menetapkan PGN sebagai subholding gas yang diberikan kewenangan untuk mengelola infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi nasional.(*)

Komentar