Kasus Pencabulan Delapan Anak di Pringsewu, Direktur LPHPA Lampung Toni Fisher Angkat Bicara

# Dilihat: 262 pengunjung
  • Bagikan
Foto: ilustrasi

BANDARLAMPUNG — Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak (LPHPA) Lampung Toni Fisher Angkat bicara terkait adanya kasus pencabulan yang diduga dilakukan oleh Sekdes Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu RS terhadap 8 remaja yang terjadi beberapa waktu lalu.

Dalam siaran persnya, Toni Fisher mengatakan, kejahatan seksual terhadap anak masih terus terjadi. Di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, polisi telah menangkap ZAK seorang pria pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, pada Jumat (14/5/2021).

Dari hasil pemeriksaan penyidik, tersangka mengaku telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban laki-laki berumur 15 tahun sejak empat tahun terakhir, yakni mulai tahun 2018 hingga 2021.

Kasus serupa terjadi juga di Lampung. Kali ini dugaan pencabulan oleh Sekdes Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, RS terhadap 8 remaja.

Mirisnya kasus ini hanya diselesaikan secara musyawarah di tingkat pekon (tanpa kehadiran Bhabinkantibmas dan Babinsa).

Kasus ini telah dilaporkan tokoh pemuda dan masyarakat Muriyanto, Ketua BHP Pekon Parerejo, ke pemerintahan pekon pada Rabu lalu tanggal 5 Mei 2021.

Sebagaimana dirilis RMOL Lampung 9 Mei 2021, Pelaku RS telah mengakui ada 8 korban yang menjadi objek eksploitasi kekerasan seksual yang ia lakukan sekitar tahun 2015-2017.

Sampai saat ini belum ada pihak di Kabupaten Pringsewu yang cepat tanggap, padahal kasus ini sudah viral di media dan ditanggapi KPAI, Kementerian PPPA RI, Lembaga Masyarakat, dan LBH.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sejak tanggal 11 Mei 2021 telah merespon kasus ini dengan melayangkan surat Nomor: B-169/D.PKA/KA.01.02/5/2021 kepada Dinas PPPA Provinsi dan Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu agar melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan memberlakukan penanganan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kasus pencabulan pada anak.

Tidak hanya Kementerian PPPA, Putu Elvina Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat pun, seperti dikutip radarnews.id tanggal 20 Mei 2021, telah merespon dan menegaskan bahwa kasus ini adalah delik pidana umum.

Siapapun bisa melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Karena kepolisian bisa membuat form A atau form B, isinya menyatakan bahwa ada beberapa kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

Jadi kepolisian bisa membuat respon cepat dengan membuka form tersebut tanpa ada pelaporan, karena ini menjadi kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Untuk itu, Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak (LPHPA) Lampung, bersama LBH Ratu Pemerhati, Ayu Arizona yang dikonfirmasi tanggal 21 Mei 2021, berharap kepolisian memproses secara hukum kasus kekerasan seksual pada anak untuk menuntut para pihak yang terlibat melakukan upaya mendamaikan kasus tersebut karena dalam kasus kekerasan seksual anak di bawah umur, sesuai ketentuan undang undang perlindungan anak pasal 78 Bab XII ketentuan pidana, dimana disebutkan setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan terjadinya kekerasan pada anak, dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda seratus juta rupiah.

Bahkan Penegakan hukum kekerasan pada anak tidak mengenal damai dan bersifat Lexspesialis.

Dalam kasus ini, penegak hukum sepatutnya menerapkan Undang-undang perlindungan anak pada perubahan kedua nomor 17 tahun 2016, yang berisi penetapan hukuman kebiri.

Sejatinya untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur harus naik ke kepolisian hingga pengadilan.

Masalah ini tidak boleh hanya selesai di musyawarah pekon. Ini akan menjadi preseden buruk sehingga dikhawatirkan akan terulang dan muncul korban-korban lainnya.(rls).

  • Bagikan