SURYASUMATERA — PRINGSEWU — Wakil Gubernur Lampung Dr Jihan Nurlela secara simbolis menyerahkan bantuan pangan kepada 5.500 keluarga rentan di Provinsi Lampung. Penyaluran ini berjalan melalui Program Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (IPKP) 2026.
Langkah taktis tersebut bertujuan mengurangi kerawanan pangan warga sekaligus mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Mengenai hal itu, penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di Balai Pekon Wonodadi, Pringsewu, Jumat (17/7/2026).
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela hadir bersama jajaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan pemerintah daerah setempat.
Lalu, Jihan menjelaskan bahwa pemerintah pusat hanya memilih dua provinsi penerima IPKP 2026. Dua daerah tersebut meliputi Provinsi Lampung dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Provinsi Lampung menerima alokasi bantuan untuk 5.500 kepala keluarga. Bantuan ini menyasar keluarga kelompok Desil 1,” kata Jihan.
Lampung Timur dan Pringsewu Jadi Penerima Bantuan
Berikutnya, pemerintah membagi alokasi bantuan pangan Lampung ke dalam dua wilayah kabupaten. Kabupaten Lampung Timur memperoleh alokasi bantuan pangan untuk 3.300 keluarga di 11 desa. Sementara itu, Kabupaten Pringsewu menerima alokasi sebanyak 2.200 paket bantuan.
Dalam paket tersebut, setiap keluarga menerima berbagai bahan pangan kaya nutrisi gizi. Paket pangan berisi 20 butir telur ayam, minyak goreng, dan susu fortifikasi. Selain itu, petugas menyalurkan garam beryodium, kacang hijau, serta dua bungkus bihun jagung.
Menurut Jihan, penyaluran paket pangan ini bertujuan menekan beban pengeluaran warga rentan. Pemerintah ingin memastikan masyarakat miskin memperoleh akses bahan pangan bergizi secara mudah.
Angka Kemiskinan Lampung Menunjukkan Tren Penurunan
Selanjutnya, Jihan membeberkan data jumlah keluarga Desil 1 berdasarkan pencatatan DTSEN terbaru. Kabupaten Pringsewu mencatatkan sebanyak 14.104 keluarga Desil 1 atau 9,77 persen. Di sisi lain, Kabupaten Lampung Timur memiliki 52.186 keluarga Desil 1.
Meskipun demikian, angka kemiskinan di Provinsi Lampung terus menunjukkan tren penurunan positif. Data BPS mencatat tingkat kemiskinan Lampung turun menjadi 9,66 persen pada September 2025. Sementara itu, angka kemiskinan Kabupaten Pringsewu berhasil menembus level 7,60 persen.
“Pemprov Lampung bersyukur karena Bapanas terus membantu masyarakat rawan pangan di daerah kami,” ujarnya.
Pemprov Lampung Perkuat Program Pemberdayaan Desa
Di samping itu, Pemprov Lampung terus meluncurkan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah provinsi menguatkan peran TKPKD serta memperluas pelaksanaan Program Desaku Maju. Petugas juga menggelar pelatihan vokasi bagi warga miskin ekstrem secara berkelanjutan.
Melalui Desaku Maju, pemerintah membangun ekosistem ekonomi desa berbasis sektor pertanian unggulan. Pemerintah daerah memacu hilirisasi komoditas utama seperti tanaman padi, jagung, dan ubi kayu. Pendekatan program ini mendorong warga agar mampu menggerakkan perekonomian desa secara mandiri.
Selain itu, Pemprov Lampung mendukung penuh program Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis. Pemerintah daerah juga menyukseskan program Sekolah Rakyat bagi warga berpenghasilan rendah.
Pemutakhiran Data Jadi Kunci Bantuan Tepat Sasaran
Kemudian, Jihan menegaskan bahwa bantuan pangan merupakan intervensi darurat yang bersifat sementara. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memastikan seluruh bantuan jatuh ke tangan penerima yang berhak. Ia meminta apparat desa terus memperbarui data DTSEN secara berkala dan akurat.
“Data harus mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Jangan sampai warga yang membutuhkan justru terlewat,” tegas Jihan.
Kesimpulannya, tujuan utama pemerintah adalah membangun kemandirian ekonomi masyarakat secara jangka panjang. Ia mengingatkan warga agar tidak memperjualbelikan paket bantuan pangan yang telah mereka terima.***
