Bakorhumas Sekretariat DPRD Lampung Gelar Diskusi Penyampaian Informasi

214

BANDARLAMPUNG — Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakorhumas) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, menyelenggarakan kegiatan diskusi bersama perwakilan dari masyarakat, yang dilaksanakan di Swissbell Hotel, Kamis (24/10/2019).

Kegiatan bertema “Penyampaian informasi komunikasi pelayanan terhadap pemerintah dan masyarakat” itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Tina malinda.

Dalam sambutannya ia mengatakan, mengapresiasi kegiatan Pelatihan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Lampung Tahun 2019.

“Saya mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini dalam upaya untuk meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan sinergitas tugas dan fungsi pelayanan pada bagian fasilitasi aspirasi humas dan protokol bagi anggota DPRD dan masyarakat yang terkait di Provinsi Lampung”ujarnya.

Sementara itu, Kabag Humas DPRD Provinsi Lampung, Alma Rostow, yang menjadi moderator acara tersebut mengatakan, kepercayaan masyarakat akan tumbuh manakala diimbangi dengan pemenuhan informasi yang memadai.

Ketersediaan informasi tersebut diharapkan mampu menjawab rasa keingintahuan masyarakat tentang berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah khususnya DPRD.

Sekretariat DPRD provinsi Lampung tentunya senantiasa berupaya menyebarkan ilmu komunikasi antara DPRD dengan masyarakat, sehingga berbagai informasi tentang kinerja dan kebijakan DPRD Provinsi Lampung, dapat diseminasi dengan baik kepada masyarakat dan aspirasi masyarakat juga dapat tersalurkan sesuai dengan harapan para anggota dewan.

Dalam kegiatan itu turut hadir sebagai narasumber, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ririn Kuswantari, juga dari Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID) Lampung, Christian Thalolu, dan Pimpinan Redaksi Radar Lampung, Widisandika.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ririn Kuswantari, dalam materinya menyampaikan tentang harmonisasi Komunikasi DPRD dan masyarakat dalam rangka jaring aspirasi.

Ia memaparkan Pengertian, Kedudukan dan Fungsi DPRD berdasarkan undang-undang no.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan Pengawasan, yang dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah.

Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID) Lampung, Christian Thalolu, memberikan materi tentang peran serta pemerintah daerah dalam diseminasi dan keterbukaan informasi.

Dalam pemaparannya ia mengatakan, diseminasi merupakan sinonim dari kata penyebaran, jadi pengertian diseminasi informasi adalah penyebaran informasi yang dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai media seperti, buku, majalah, surat kabar, film, televisi, radio, musik, game dan sebagainya, sebagai suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target, atau individu agar mendapatkan informasi sehingga timbul kesadaran menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik, adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan tahun 2008, dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan.

Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik, untuk membuka akses bagi setiap permohonan Informasi publik, untuk mendapatkan informasi publik kecuali beberapa informasi tertentu.

Sementara itu, Pimpinan Redaksi Radar Lampung, Widisandika, dalam kesempatan itu, memberikan materi tentang “Membangun Opini Positif di Media Sosial.

Widiasandika memaparkan, media sosial adalah sebuah media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog jejaring sosial, Wiki, forum dan dunia virtual blog jejaring sosial dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Keberadaan media sosial tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi, perkembangan teknologi komunikasi saat ini sangat pesat. Penemuan telepon seluler telah merubah gaya komunikasi masyarakat Global.

Kecanggihan teknologi memungkinkan pesan lebih mudah dan cepat di terima oleh komunikator. Contoh dari media sosial saat ini Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp telegram dan lainnya.

Data merupakan elemen penting dan menjadi tulang punggung sebuah situs Pemerintah.

Tanpa data maka akan sulit membangun citra positif dimata publik. Pembaruan data jadi kunci.

Ada perbedaan mencolok dari traffic sebuah situs dengan data yang tidak pernah terupdate dengan situs yang rutin melakukan pembaruan data. Yang tidak kalah penting adalah memperhatikan isu-isu yang tengah berkembang terutama terkait dengan ranah kerja.

“Pesan yang disampaikan para warganet haruslah pesan yang sesuai fakta. Bukan mengada-ada disandarkan pada data press rilis yang hendak disampaikan ke publik misalnya harus benar-benar bersandar pada data resmi. Baik pesan text maupun pesan foto dan video” pungkasnya.

Pada kesempatan itu juga, Ketua Panitia pelaksana kegiatan diskusi Bakorhumas DPRD Provinsi Lampung bersama perwakilan dari masyarakat, Edy Nefo Irianto mengatakan, peserta diskusi terdiri dari tokoh masyarakat lembaga organisasi sosial, organisasi kepemudaan dan masyarakat di wilayah kota Bandarlampung, hadir juga wartawan media cetak dan elektronik.

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan tersebut ialah untuk meningkatkan kerjasama layanan informasi dan publikasi terhadap mass media cetak elektronik maupun online, tokoh masyarakat, lembaga swasta, kepemudaan dan masyarakat, sehingga dapat mengembangkan profesi dibidang kehumasan dan keprotokolan, terutama pelayanan terhadap pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat sekitar.(*)

Komentar