Cegah Konflik Sosial, Dinsos Lampung Mantapkan Tenaga Pelopor Perdamaian

41

BANDARLAMPUNG — Dinas Sosial Provinsi Lampung Menyelenggarakan
Kegiatan Pemantapan Tenaga Pelopor Perdamaian Sosial Daerah Tahun 2019, yang berlangsung di Hotel Yunna, Rabu (17/7/2019).

Secara resmi kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni.

Sebagai Narasumber, Dinsos Lampung menghadirkan pembicara dari Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Lampung, dan peserta merupakan tenaga pelopor perdamaian dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saribu menyampaikan pentingnya menjaga perdamaian dan toleransi di masyarakat.

“Perdamaian Sosial adalah salah satu cita-cita impian bagi segenap Warga Negara Indonesia. Hidup berdampingan secara damai berdasarkan persaudaraan sejati, toleransi saling menghormati dan menghargai adalah harapan setiap orang” ujarnya.

Ia juga mengatakan, berbagai Konflik Sosial yang terjadi di sejumlah daerah beberapa dekade terakhir tidak menyurutkan tekad dan kehendak nurani bangsa ini untuk turut menjaga perdamaian bersama, kondisi yang demikian tidak akan dapat terlaksana jika semua pihak baik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat tidak saling memperkuat dan mendukung.

Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial telah menegaskan kedudukan pemerintah dan masyarakat sama pentingnya dalam penanganan konflik sosial yaitu sebagai pengarah/ fasilitator dan pelaksana.

Betapa pentingnya peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial baik pada tahap pencegahan, penghentian dan pemulihan pada pasca konflik.

Sementara itu masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasanya untuk berperan dalam penangan konflik sosial dengan kata lain masyarakat adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang memiliki posisi, kedudukan dan peran strategis dalam mendukung kebijakan nasional dalam rangka penanganan konflik sosial.

Terdapat sejumlah pertimbangan betapa pentingnya peran masyarakat dalam penanganan konflik sosial antara lain : sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah sangat terbatas, sehingga masalah tidak akan dapat terselesaikan jika hanya mengandalkan kemampuan pemerintah/ pemerintah daerah masyarakat memiliki potensi dan sumber yang sangat besar dalam mendukung terlaksananya penanganan konflik sosial sehingga jika dimobilisasi dan dioptimalkan peranannya maka kontrabusinya sangat besar dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi akibat konflik.

BACA JUGA:  Gubernur Arinal Dorong OPD Manfaatkan Teknologi Informasi untuk Dengarkan Keluhan Masyarakat

Kondisi tersebut menjadi faktor pendorong perlunya upaya dan pendekatan yang dilakukan secara cepat dan tepat dalam menumbuhkan dan memperkuat peran masyarakat secara terstruktur dan berkelanjutan.

Salah satu unsur masyarakat yang memperlihatkan perannya adalah Tenaga Pelopor Perdamaian Daerah. Sosok imi merupakan salah satu unsur infrastruktur sosial yang diakui dan diandalkan sebagai sumber daya manusia dalam penanganan konflik sosial sesuai ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 33 dengan menegaskan bahwa sumber daya manusia sebagaimana dimaksud terdiri atas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial.

Pada konteks ini tenaga pelopor perdamaian adalah bagian terpenting dari kelompok relawan sosial terlatih. Dikatakan terlatih karena predikat tenaga pelopor perdamaian hanya diberikan setelah mengikuti pendidikan/ pelatihan yang dipersyaratkan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah/ pemerintah daerah atau pihak lain yang diakui.

Tenaga pelopor perdamaian adalah warga masyarakat yang mempunyai kepedulian, memiliki wawasan dan komitmen pengabdian dalam penanganan konflik sosial.

Untuk mewujudkan tenaga pelopor perdamaian yang memiliki mampu daya dalam menjaga perdamaian dilingkungan masyarakat diperlukan upaya strategis dengan mengsinergikan dan mengintegrasikan berbagai cara memantapkan gerak langkah tenaga pelopor perdamaian yang dilakukan oleh semua pihak di tingkat desa/ kelurahan, tenaga pelopor sekaligus berkemampuan, berkolaborasi, dan berkoordinasi untuk memperkuat jaringan kerja dengan gugus tugas lainnya seperti karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), PSM, TAGANA dan unsur potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya.

Selain itu pula tenaga pelopor perdamaian mampu berperan mendorong, menggerakan, menyambungkan dan mendampingi masyarakat dalam memperkuat perdamaian sosial di desa/ kelurahan.

Penanganan konflik sosial mulai dari pencegahan penghentian sampai dengan pemulihan konflik hakikatnya adalah menjamin masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai.

BACA JUGA:  Afrida, Ibu Bocah Penderita Gangguan Otak, Menangis di Pelukan Ibu Yustin

Tumbuh kembangnya tenaga pelopor perdamaian merupakan salah satu perwujudan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat yang didasarkan pada keterpanggilan dan kepedulian terhadap situasi konflik.

Tenaga pelopor perdamaian tumbuh atas kemauan dan inisiatif sendiri serta kesukarelaan untuk mengabdi tanpa paksaan dari pihak manapun, tenaga pelopor kedepan semakin dibutuhkan peran aktifnya dan tenaga pelopor sebagai mitra sejajar dengan para pemangku kepentingan, sehingga kedudukan tenaga pelopor makin kuat dan sebagai agen jejaring kolaborator antar tenaga pelopor dengan pihak lain dalam menciptakan kehidupan yang selaras harmonis di daerahnya.

Tugas tenaga pelopor mendukung upaya penegakan baik dalam lingkup kesiapsiagaan sosial, dini dan mitigasi, mendukung upaya penghentian konflik sosial dengan membantu evaluasi dan mendampingi korban konflik dan mendukung pemulihan sosial baik dalam tahap rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi sosial.

Tenaga pelopor perdamaian mempunyai fungsi sebagai pengendali konflik yaitu kemampuan tenaga pelopor untuk mengendalikan konflik melalui upaya mendorong konsiliasi, mediasi.

Tenaga pelopor harus memiliki kemampuan : 1. Sebagai juru damai yaitu kemampuan tenaga pelopor untuk memelihara perdamaian, mendampingi upaya perdamaian dan menstabilisasikan perdamaian sosial dilingkungan masyarakat, 2. sebagai pemelihara perdamaian adalah kemampuan tenaga pelopor untuk menggerakan masyarakat dalam mewujudkan perdamaian abadi agar tidak timbul konflik di lingkungan masyarakat, 3. sebagai kolaborator yaitu kemampuan tenaga pelopor untuk membangun kerjasama dan sebagai informan yaitu kemampuan tenaga pelopor menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk penanganan konflik sosial.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, semoga pertemuan ini akan menghasilkan sejumlah rekomendasi pemahaman tugas dan fungsi selaku tenaga pelopor daerah dan melalui kegiatan pemantapan tenaga pelopor perdamaian ini para peserta berkomitmen bersama dalam membantu sebagai pelopor perdamaian dalam penyelesaian konflik.

BACA JUGA:  Polres Way Kanan Berhasil Amankan Tiga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

“saya mengharapkan kepada seluruh peserta secara aktif mengikuti kegiatan ini dan dapat memberikan sumbang saran agar pelaksanaan kegiatan menghasilkan hal-hal yang positif”tutupnya.(*)

Komentar