DPRD Kota Metro Gelar Paripurna Penyampaian Raperda APBD 2020, dan Raperda Usul Pemkot Metro

246

KOTAMETRO — DPRD Kota Metro menggelar Rapat Paripurna tentang Penyampaian Raperda APBD TA. 2020 dan Raperda Usul Pemerintah Daerah Kota Metro serta Penyampain Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro di Ruang Sidang DPRD Kota Metro, Rabu, 20 November 2019.

Rapat tersebut dihadiri Walikota Metro, Wakil Walikota Metro, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kota Metro, Forkopimda Kota Metro, Sekretaris Daerah Kota Metro, tokoh agama, Ormas, Organisasi Wanita Kota Metro, dan beserta rekan LSM di Kota Metro.

Dalam sambutannya, Walikota Metro Achmad Pairin menyampaikan, penyusunan anggaran Kota Metro tahun 2020 tentunya berpedoman pada dokumen perencanaan RKPD dan Kebijakan Umun Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam dokumen-dokumen tersebut telah disusun kegiatan dan anggaran pembangunan prioritas berdasarkan Musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, Kebijakan Pemerintah Pusat, Kebijakan Pemerintah serta hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh OPD di Kota Metro.

“Adapun perhitungan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 yaitu, Program Pendidikan dengan akolasi anggaran sebesar 20,01 persen, Program Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar 27,94 persen, Program Pembangunan infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar 20,05 persen, dana Kelurahan alokasi anggaran sebesar 1,24 persen, dan Anggaran APIP dengan alokasi anggaran sebesar 0,96 persen,” terang Walikota.

Pairin menambahakan, untuk melaksanakan program-program prioritas tersebut, pemerintah telah merencanakan Pendapatan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp943,59 miliyar yang terdiri dari Pendapatan Asli Derah sebesar Rp178,46 miliyar dan Dana Perimbangan sebesar R638,66 miliyar dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp126,46 miliyar.

Dari sisi belanja daerah, tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp1,006 triliun yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp405,78 miliyar dan Belanja Langsung sebesar Rp603,74 miliyar.

Dalam persentase Belanja Langsung sebesar 59,8 persen dan Belanja Tidak Langsung sebesar 40,2 persen. Komposisi ini terbilang sangat baik dengan pengalokasian belanja pembangunan lebih besar daripada belanja aparatur,” jelasnya.

Pairin juga menambahkan, yang perlu ditekankan pada alokasi Belanja Tidak Langsung adalah pembiayaan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 yang dialokasikan untuk KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim sebagai stakeholder pelaksana Pilkada.

Terkait Raperda, yang pertama Rencana Pembangunan Induksi Kota Metro Tahun 2019-2020, memerlukan sebuahroadmap untuk menetapkan rencana pembangunan industri secara terarah.

Selanjutnya, terkait Raperda Penyelengaraan kearsipan, perlu kepastian hukum pedoman penataan penyelengaraan kearsipan di Kota Metro.

Terakhir adalah Raperda Penataan Kelurahan, ini sangat diperlukan untuk penguatan secara kelembagaan serta mendudukan fungsi LKK sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Saya berharap dengan Keanggotaan DPRD yang baru ini mampu memberikan corak yang baru dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Metro dengan hasil yang lebih baik lagi”, harap walikota.(rd)

Komentar