DPW PKS Lampung Bekali Dewan Terpilih, Pengelolaan Fraksi dan Optimalisasi Anggota

167
Sebanyak 49 anggota dewan PKS dari kabupaten/kota se-Lampung, diberi bekal materi pengelolaan fraksi dan optimalisasi anggota dewan di DPRD dalam tugas-tugas kedewanan, pada pembekalan anggota DPRD kabupaten/kota terpilih 2019-2024 dari PKS. foto. ist.

BANDARLAMPUNG — Penandatanganan pakta integritas ini merupakan wujud komitmen tertulis anggota dewan baik kepada partai terlebih kepada bangsa dan negara agar bertindak sesuai aturan organisasi dan juga sesuai koridor aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum DPW PKS Lampung, Ahmad Mufti Salim,
saat ditemui dilokasi acara pembekalan anggota DPRD kabupaten/kota terpilih 2019-2024 dari PKS, yang diselenggarakan oleh DPW PKS Provinsi Lampung, di Hotel Nusantara, By Pass, Bandar Lampung, Rabu hingga Kamis (14-15/8).

Dalam kegiatan tersebut sebanyak 49 anggota dewan PKS dari kabupaten/kota se-Lampung, diberi bekal materi pengelolaan fraksi dan optimalisasi anggota dewan di DPRD dalam tugas-tugas kedewanan.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan pakta integritas oleh 49 anggota dewan tersebut.

“Pakta integritas ini mengikat seluruh anggota DPRD kabupaten/kota dari PKS. Tidak saja anggota DPRD dari kabupaten/kota, kami pun yang terpilih menjadi anggota DPRD provinsi juga menandatangani pakta integritas tersebut. Ini sudah kami lakukan di Jakarta, saat pembekalan yang diselenggarakan oleh DPP PKS beberapa waktu lalu,” ungkap anggota DPRD Lampung yang terpilih untuk kedua kalinya dari Dapil Lampung Tengah.

Salah satu butir dari 8 butir pakta integritas yang ditandatangani oleh 49 anggota DPRD kabupaten/kota terpilih, adalah menjalankan visi, misi, falsafah perjuangan dan platform pembangunan PKS dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan sungguh-sungguh.

Disamping itu, terus menjalankan dan memperkuat persatuan, harmoni, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk berdasarkan ajaran Islam, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.(sc)

Komentar