Kepala BKKBN Perwakilan Lampung : Mitra Kerja Berperan Aktif Dalam Program KKBPK

BANDARLAMPUNG — Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Uliantina Meiti, pada Rakornis KKBPK Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Selasa, 30 April 2019, meminta mitra kerja untuk berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

“Keberhasilan program program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tak mungkin ditentukan oleh BKKBN saja, tetapi juga membutuhkan dukungan , komitmen kepedulian tinggi, partisipasi dan kerja sama dari pemangku kepentingan dan mitra kerja seluruh tingkatan,” ujarnya.

Uliantina Meiti menjelaskan, pemerataan pengelola dan pelaksanaan program KKBPK, terutama di daerah yang memiliki capaian rendah, termasuk daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan serta kampung KB, memerlukan dukungan komitmen dari pemangku kepentingan dan mitra kerja.

Pemangku kepentingan dan mitra kerja itu, lanjutnya, meliputi organisasi profesi, organisasi pendidikan, kepemudaan, perempuan, swasta, para tokoh agama, masyarakat, dan tokoh adat.

Menurutnya, dukungan komitmen yang bersinergitas dan terpadu dari pemangku kepentingan serta mitra kerja diperlukan secara operasional mulai dari tingkat pusat hingga ke lini lapangan.

BKKBN telah membangun kemitraan yang diwadahi dengan menjalin nota kesepahaman dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja agar program tersebut berjalan dengan baik.

Efektivitas implementasi nota kesepahaman tersebut juga perlu juga dievaluasi bersama.

Kemitraan yang terjalin dan telah dituangkan dalam MoU dapat dilaksanakan secara konkret termasuk hambatan dan keberhasilannya.

Hal ini sangat penting karena kerja dan karya nyata sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program KKBPK.

Karena itu, diharapkan kemitraan yang terjalin saat ini tak terhenti pada penandatanganan nota kesepahaman.

Pembangunan yang dilaksanakan selama ini kurang bermakna jika laju pertumbuhan pendudukan tidak terkendali.

Karena itu pengendalian laju penduduk melalui program KKBPK yang telah berlangsung sejak lama dapat berjalan dengan baik.

Perlu diketahui, Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) KKBPK Provinsi Lampung diikuti sekitar 80 peserta dari pemangku kepentingan dan mitra kerja daerah. (*)

Seedbacklink