KSOP Kelas 1 Panjang Workshop Penanggulangan Pencemaran oleh Minyak dan Kimia Beracun

73

BANDARLAMPUNG — Memperingati bulan K3 tahun 2020, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang, menyelenggarakan Workshop Sistem dan Persyaratan Penanggulangan pencemaran oleh minyak dan kimia bahan berbahaya & beracun (B3) sesuai dengan peraturan mentri perhubungan No.58 Tahun 2013.

Kegiatan berlangsung di PT. Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan, Jl. Soekarno Hatta KM. 15, Tarahan, Srengsem, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Rabu (5/2/2020).

Workshop dibuka langsung oleh Kepala KSOP Kelas 1 pelabuhan panjang Andi Hartono.

Dalam kesempatan itu, General Manager PT. Bukit Asam, Biverli Binanga mengatakan, perlu disadari akan besarnya bahaya pencemaran minyak di laut serta peningkatan kualitas lingkungan yang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan minyak sebagai sumber energi.

Maka timbulah upaya-upaya untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya tumpahan minyak oleh negara-negara maritim yang selanjutnya dikeluarkan ketentuan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) dengan Konvensi MARPOL 1973, dimana dalam konvesi tersebut diantaranya disebutkan bahwa pada dasarnya tidak dibenarkan membuang minyak ke laut.

Contingency Plan atau rencana panduan dan dokumentasi atas suatu kejadian yang tidak terduga, yang merupakan dokumentasi dasar terhadap tanggap darurat dalam upaya pemulihan dan penanggulan pencemaran sangat diperlukan dengan prioritas pada pelaksanaan serta jenis alat yang digunakan.

Di Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor PP. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim yang mewajibkan setiap organisasi bidang maritim melakukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.

Kementerian Perhubungan selaku regulator dibidang transportasi telah menerbitkan ketentuan teknis melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran Di Perairan dan Pelabuhan dan PM. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas 1 pelabuhan panjang Andi Hartono menegaskan, setiap perusahaan harus mengikuti peraturan peresiden no.109 tahun 2006 dan juga Peraturan Mentri Perhubungan No.58 tahun 2013 dimana setiap pelabuhan harus memiliki prosedur kegiatan pelabuhan wajib memiliki penanggulangan pencemaran oleh minyak dan kimia berbahaya beracun.

Pada kesempatan ini pihak KSOP panjang juga menunjukan dan menerangkan cara kerja dari alat-alat yang dibutuhkan untuk menanggulangi pencemaran oleh minyak dan berbahaya beracun. Dimana alat-alat tersebut sudah sesuai dengan standart operasional yang ada.(*)

Komentar