BANDARLAMPUNG — Guna mensukseskan Pemilu 2019, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menggelar focus group discussion (FGD) jelang pemilihan umum pemilu tahun 2019, yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Emersia, Rabu (10/4/2019).
FGD yang bertemakan “Ayo nyoblos Pemilu 2019 Aman, damai, sejuk di Provinsi Lampung” tersebut, turut dihadiri sebagai narasumber Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fathihatul Khoiriah dan Pengamat Politik Dedi Darmawan.
Hadir juga sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, siswa-siswi SMA mewakili generasi milenial di Lampung, organisasi pemuda, serta para tokoh lintas agama.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Lampung Brigjen Purwadi mengatakan,
generasi milenial adalah garda terdepan untuk menciptakan Pemilu yang bersih, dan sejuk khususnya di Provinsi Lampung.
Untuk pengamanan, jumlah personel yang akan dikerahkan guna mensukseskan gelaran Pemilu yakni Polri 7032 personil dari Polri, Polda juga meminta agar TNI akan turunkan 1815 personil, linmas dari pemda sebanyak 52530 atau berjumlah 61377 ditambah dari Basarnas, BPBD, Orari, Senkom, Rapi dan lainnya.
Sebanyak dua polisi akan menangani satu TPS yang rawan, sementara satu polisi empat TPS yang tidak rawan.
“Kepolisian dan TNI siap mendukung dan mengamankan Pemilu sebaik-baiknya” ujarnya.
Kapolda menambahkan, banyak kasus yang terjadi selama proses menuju Pemilu 2019 diantaranya berita bohong atau hoaxs yang baru saja diungkap Bareskrim Polri dimana salah satu pelakunnya berasal dari Lampung.
Dihimbau masyarakat untuk bijak menggunakan medsos, karena itu perlu menyaring berita-berita yang didapat dan mencari sumber yang jelas.
Kapolda menegaskan siapapun yang membuat kekacauan, mengintimidasi dan memprovokasi kegiatan Pemilu 2019 akan berhadapan dengan Polri dan TNI.
Di FGD tersebut, Akademisi dari Unila, Dedi Hermawan menjelaskan penyelenggara pemilu dan pihak berwajib perlu memperhatikan berbagai hal untuk diantisipasi.
Beberapa diantaranya ialah, pada saat pemungutan perlu penguatan karena informasikan yang disampaikan KPU dan Bawaslu harus sampai ke lapisan bawah.
“Pengalaman sebelumnya partisipasi pengawas diperlukan, bahkan tim sukses juga harus dikuatkan terlebih terkait persoalan teknis harus diperhatikan,” ujarnya.
Dedi menambahkan, pesta demokrasi selalu dianggap tegang. Jika dihadapkan dalam situasi tersebut bisa terjadi intrik.
Kalau dari waktu ke waktu demokrasi ditandai seperti ini, kita mengingkari kualitas demokrasi semakin baik.
Oleh karena itu, KPU, Bawaslu, Parpol dan instansi terkait lainnya harus bersinergi membangun demokrasi yang baik. (*)