UMP Lampung 2024 Sudah Ditetapkan Sebesar Rp2.716.497 Untuk Masa Kerja Dibawah Satu Tahun

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dr.Agus Nompitu S.E.,M.T.P,
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dr.Agus Nompitu S.E.,M.T.P,

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku per 1 Januari 2024, sebesar Rp2.716.497,-.

Untuk diketahui, pada UMP Lampung tahun ini (2023) senilai Rp2.633.284,59 perbulannya, dan di tahun depan mengalami kenaikan sebesar Rp83.284.

Keputusan Gubernur Lampung terkait UMP tahun 2024 disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Dr Agus Nompitu, saat ditemui dikantornya, Selasa (21/11/2023).

“Alhamdulillah pada tanggal 21 November 2023, sudah ditandatangani oleh bapak Gubernur Lampung. Sudah ada surat keputusan Gubernur yaitu nomor G/694/V.08/HK/2023 tentang penetapan upah minimum provinsi tahun 2024. Dimana dalam diktum keputusannya pertama menetapkan upah minimum provinsi atau UMP Lampung tahun 2024 sebesar Rp2.716.497 perbulan,” ujar Kadis didampingi, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Soleha Hardiana Yulianti.

Kadisnaker Lampung Dr. Agus Nompitu dalam kesempatan itu juga menyampaikan, terkait dengan penetapan UMP upah minimum provinsi yang akan diberlakukan mulai 1 Januari tahun 2024, ada beberapa hal yang perlu disampaikan adalah, pertama telah dilakukan revisi atas PP 36 tahun 2021 dengan diterbitkannya PP 51 tahun 2023 tepatnya pada tanggal 10 November tahun 2023, terkait dengan pengupahan. Inilah yang dijadikan dasar di dalam menetapkan UMP maupun upah minimum Kabupaten Kota yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2024.

Kemudian yang kedua, dalam penetapan upah minimum provinsi termasuk dengan upah kabupaten kota adalah didasarkan pada 2 aspek yakni aspek kondisi ekonomi nasional dan daerah, serta kondisi ketenagakerjaan.

Penetapan upah minimum provinsi ini adalah merupakan upah minimum yang harus diberikan kepada pekerja, yang bekerja di bawah 1 tahun, dan pengusaha atau perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur atau skala upah, yang menjadi pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Selanjutnya yang perlu disampaikan juga, di dalam menetapkan upah minimum provinsi untuk diberlakukan tahun 2024 ini berdasarkan PP 51 tahun 2023, telah mempertimbangkan beberapa variabel-variabel penentu untuk menyusun berapa upah minimum, yang akan diberlakukan tahun depan.

Formula yang digunakan adalah dengan mempertimbangkan aspek inflasi, maupun juga dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu adalah indeks atau yang disimbolkan kan dengan alpha, yyang merupakan pencerminan dari kontribusi penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Data-data dan variabel-variabel yang dijadikan parameter penentuan upah minimum provinsi tersebut, itu adalah data yang bersumber dari BPS pusat yang telah diterbitkan pada tahun 2023, data-data tersebut yang kemudian dijadikan perhitungan di dalam penetapan upah minimum provinsi tahun 2024.

Berdasarkan data itu maka dewan pengupahan Provinsi Lampung telah melakukan rapat, dan mengambil satu kesimpulan yang kemudian kita sampaikan rekomendasinya kepada Gubernur Lampung, dan pada tanggal 21 November 2023 itu sudah ditandatangani oleh Gubernur Lampung.

UMP Lampung tahun 2024 sebesar Rp2.716.497 perbulan berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun.

Dipertegas di poin ketiga dalam surat keputusan gubernur, pengusaha-pengusaha wajib wajib menyusun dan menerapkan struktur upah dan skala upah yang menjadi pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih.

Kemudian diktum keempat pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi yang telah ditetapkan di dalam keputusan ini, yang kelima ketentuan UMP Provinsi Lampung bagaimana dimaksud dalam diktum 1 dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil, jadi dikecualikan bagi UMK usaha mikro, usaha kecil.

Setelah terbitnya surat keputusan ini, Kami menghimbau kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Lampung untuk dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar UMP, untuk mereka yang bekerja di bawah 1 tahun dan untuk yang di atas 2 tahun wajib untuk menghitung skala upah, dan tidak boleh memberikan upah di bawah upah minimum provinsi.

Hasil keputusan Gubernur tentang UMP ini nantinya akan dijadikan dasar bagi dewan pengupahan kabupaten kota, untuk menetapkan UMK upah minimum Kabupaten pada 15 kabupaten kota yang ada di provinsi Lampung.

“Apabila perusahaan melanggar akan ada sangsinya, pelanggaran norma tenaga kerja yang diatur di dalam undang-undang 13 tahun 2003 dan juga dengan merujuk pada undang-undang yang sudah disempurnakan yaitu yang terbaru undang-undang nomor 6 Tahun 2023. itu yang nanti menjadikan dasar, ini bisa sanksi perdata maupun juga sanksi pidana, atas pelanggaran yang dilakukan,” tutup Kadis.(ih)