Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinas PMK Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (22/07/2026).
Bimbingan teknis dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah, Dr. Candra Puasati, S.Pd., M.Pd., didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Lampung Tengah, Fathol Arifin, S.IP., M.M. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung dari 51 kampung yang tersebar di 21 kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah.
Pelaksanaan bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan profesionalisme panitia dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh panitia memiliki pemahaman yang sama terhadap mekanisme penyelenggaraan pemilihan sehingga proses demokrasi di tingkat kampung dapat berjalan tertib, transparan, jujur, adil, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Candra Puasati, menegaskan pentingnya integritas dan kepatuhan panitia terhadap seluruh aturan yang berlaku selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung.
“Saya berharap seluruh panitia pemilihan kepala kampung dapat mengikuti bimbingan teknis ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan kesempatan ini untuk memahami seluruh tahapan dan regulasi yang berlaku. Saya juga menegaskan agar seluruh panitia tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan serta selalu menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas,” tegasnya.
Candra Puasati juga mengingatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung sangat bergantung pada kesiapan dan tanggung jawab panitia dalam menjalankan setiap tahapan. Oleh karena itu, seluruh peserta diminta untuk bekerja secara cermat, menjaga koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mengedepankan kepentingan masyarakat demi terwujudnya pemilihan yang aman, damai, dan demokratis.(*)
