Bandarlampung,-Dalam rapat LKPJ di DPRD Lampung, Rabu (2/6) itu, anggota Pansus LKPJ Budhi Ckndrowati minta penjelasan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi tentang penanganan gelandangan dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang berkeliaran tidak maksimal.
“Coba dijelaskan kinerja dinas sosial dalam menanggani ODGJ dan gelandangan yang ada di Lampung,” tanyanya.
Aswarodi secara tak langsung mengatakan hal itu bukan ranah tanggungjawabnya. Dinas Sosial Lampung hanya menangani ODGJ dan fakir miskin yang ada di panti milik Provinsi Lampung.
Kalau yang di luar panti, kewenangan kabupaten/kota, bukan provinsi. “Kami sudah menyurati pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi dengan pihak keamanan,” katanya.
Beberapa panti milik Pemprov Lampung antara lain: Panti Harapan Bangsa Kalianda, Kantor Panti Sosial Tresna Werdha Natar, Dinas Sosial Provinsi Lampung (UPT Disabilitas) di Jalan Pramuka.
Lainnya, Panti Asuhan Budi Asih Gunung Sulah, Panti Mardigu Lempasing, Panti Insan Berguna Lempasing, Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Radin Intan Lampung di Panglima Polim.
Pansus LKPJ DPRD Lampung menilai pemerintah daerah ini dalam penanganan gelandangan dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang berkeliaran tidak maksimal. (*)
