Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Lampung Gelar Workshop Potensi Permasalahan Dalam Tahapan Penyelenggaraan

50

BANDARLAMPUNG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung, menyelenggarakan Workshop Eksaminasi Peraturan Perundang-Undangan bertema Potensi Permasalahan Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Kegiatan yang berkerjasama dengan Universitas Tulang Bawang itu, dilaksanakan di ruang Cendana, Hotel Bukit Randu, Bandarlampung, Senin (14/10/2019).

Dalam workshop tersebut turut hadir Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Tamri, sebagai narasumber yakni Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulangbawang Bandarlampung Topan Indra Karsa dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Riza Yudha Patria.

Kegiatan workshop diikuti oleh perwakilan dari awak media, mahasiswa, serta perwakilan lembaga lainnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah yang hadir sebagai narasumber mengatakan, Bawaslu mengajak dan mendorong mahasiswa agar bisa sama-sama bisa mengawal pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 2020 mendatang.

Diharapkan keikutsertaan mahasiswa dalam pilkada pilkada 2020 di 8 kabupaten/kota, pengawasan penyelenggaraan sejak awal menjadi lebih maksimal.

Kepada masyarakat juga, Bawaslu membuka ruang seluas luasnya untuk memberikan masukan dan kritik.

Sementara itu, Akademisi Fakultas Hukum Hukum Universitas Tulang Bawang, Riza Yudha Patria yang juga sebagai narasumber mengatakan, konsep pengawasan partisipatif dan penegakkan hukum dalam rangka menghadapi pilkada 2020,  pengawasan harus dilakukan terus menerus dan perlu perbaikan- perbaikan, karena bicara keadilan, dan kepastian hukum.

Partisipasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat yang merasakan langsung juga sangat dibutuhkan.

Tidak mungkin bawaslu melakukan pengawasan sendiri, dibutuhkan juga pengawasan, dari masyarakat.
Pentingnya partisipasi, keterlibatan masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi.

Banyak kendala dalam pengawasan, salah satunya masyarakat malas lapor, dan lain sebagainya.

Pengawasan pemilu butuh dukungan terutama dari masyarakat, secara moral, untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu.

BACA JUGA:  Telkomsel Ajak Pelanggan Mudik Bareng

Bangsa makin maju, informasi makin maju, maka pengawasan juga harus maju.

“Sinergi dibutuhkan dari stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Hak saya sampai, suaranya tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu perlu dan sangat dibutuhkan partisipaai masyarakat, dalam rangka kemajuan pengawasan pemilu, dan turut serta membantu program-program negara”pungkasnya.

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Lampung, Tamri, dalam kesempatan itu juga mengungkapkan bahwa, hasil dari digelarnya forum diskusi antara Bawaslu dengan sejumlah awak media, akademisi dan pakar hukum ini akan disampaikan ke Bawaslu RI,

Diharapkan dengan adanya hasil forum yang disampaikan ini, Bawaslu RI bisa meramu apa saja yang perlu ditambahkan dalam peraturan undang-undang pengawasan pemilu. Karena Bawaslu bekerja sesuai undang-undang yang berlaku.(*)

Komentar