Relawan Sosial Galang Dana Untuk Korban Gempa & Tsunami

307

BANDARLAMPUNG — Dinas Sosial Provinsi Lampung, membuka posko Lampung Peduli dengan sekretariat di POSKO TAGANA Lampung, Jl. Basuki Rahmad no.72 Bandar Lampung, sejak hari Rabu 4 – 11 Oktober 2018.

“Didirikannya Posko Lampung Peduli ini, Sebagai bentuk kepedulian kami kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, Donggala dan Sigi, salah satu kegiatannya ialah menggalang dana kemanusiaan” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni, saat ditemui, Jumat (5/10/2018).

Sumarju menambahkan, penggalangan dana ini juga diikuti oleh Relawan Sosial di seluruh Lampung, baik untuk masyarakat luas yakni dengan iuran serelanya ditempat tempat umum seperti pasar maupun pinggir jalan.

Disamping itu juga relawan sosial secara perorangan yang dihimpun oleh Ketua Koordinator Kabupaten/Kota di Lampung.

Sementara itu, Koordinator TKSK Kabupaten Tulang Bawang, Risma menjelaskan, Karang Taruna Mandiri Jaya, Kampung Tri Tunggal, Kecamatan Banjar Agung telah terkumpul donasi sebanyak Rp14.651.000,-. “Sedangkan PSM dan TKSK baru berkumpul pada hari ini.

Sekretaris Dinsos Provinsi Lampung, M.Risco Irawan menerangkan, bahwa jumlah relawan sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 225 orang, Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 500 orang, SDM-PKH sebanyak 2.000 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sekitar 3.000 orang dan Sakti Peksos sebanyak 24 orang.

“Apabila masing-masing relawan sosial mendonasikan sebabyak Rp20 ribu saja, akan terkumpul sekitar 114 juta lebih. Sedangkan para relawan di beberapa Kabupaten seperti Way Kanan, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Kota Metro juga menggalang dana ke masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak terkumpul dana bantuan” pungkasnya.

Risco menambahkan, pengumpulan Sumbangan diatur dengan ketentuan Keputusan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana, yang mengacu kepada UU No.9/1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang serta Peraturan Pemerintah No.29/1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha pengumpulan uang dan/atau barang yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada korban bencana.

Kemudian di Pasal 2, pengumpulan sumbangan ini disebutkan hanya dapat dilaksanakan oleh organisasi (diatur dalam Pasal 6) dengan izin dari pejabat berwenang (diatur dalam Pasal 1 ayat 4) dan bersifat ikhlas (sukarela tanpa paksaan).

Lantas Pasal 8 menyatakan hasil pengumpulan sumbangan diserahkan kepada korban bencana melalui pejabat berwenang atau bisa secara langsung kepada korban bencana setelah mendapat petunjuk dari pejabat berwenang.

Lalu Pasal 11 menjelaskan bahwa pemegang izin/penyelenggara pengumpulan sumbangan untuk korban bencana wajib memberi laporan mengenai penerimaan, penyerahan, dan penyaluran sumbangan yang diterima kepada pejabat berwenang.

Sedangkan pejabat berwenang dapat memerintahkan untuk diadakan pemeriksaan keuangan dalam laporan tersebut oleh akuntan publik. (*).

Komentar