Implikasi Undang-Undang Pembentukan Partai Politik terhadap Sistem Ketatanegaraan yang Demokrasi Indonesia

# Dilihat: 190 pengunjung
  • Bagikan
Reisa Malida, Mahasiswa Magister Hukum Unila

Oleh : Reisa Malida
Mahasiswa Magister Hukum Unila
2021

Kedaulatan rakyat memiliki artian bahwa kekuasaan tertinggi yaitu berada di tangan rakyat, yang dengan kata lain tentu saja telah menjelaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Dengan bentuk negara yang terdiri dari ribuan pulau dengan rakyat yang berjumlah ratusan juta penduduk, Indonesia juga menerapkan demokrasi perwakilan disamping demokrasi langsung.

Model demokrasi perwakilan dapat dijumpai dengan adanya lembaga-lembaga perwakilan rakyat baik pada tingakat pemerintahan pusat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun pada tingkat pemerintahan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten (DPRD Provinsi/Kabupaten).

Sedangkan pelaksanaan demokrasi langsung terwujud melalui sistem pemilihan umum (Pemilu) baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maupun pemilihan legislatif untuk mengisi jabatan legilatis (DPR, DPD, dan DPRD). Rupanya, baik kedua bentuk demokrasi tersebut ternyata sangat erat pula kaitannya dengan keberadaan partai politik.

Secara gramatikal, bahkan kata “partai politik” disebutkan dalam bab-bab krusial yang menyangkut pelaksanaan model demokrasi tersebut yaitu pada Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII B Pemilihan Umum, dan terlepas dari pelaksanaan model deomkrasi terdapat pula ketentuan pada Bab IX Kekuasaan Kehakiman.

Pada Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara, partai politik diberikan peran yang sangat penting, yaitu tepatnya berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa hak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berada pada partai politik. Dengan kata lain pula, bahwa tiap-tiap warga negara yang akan mencalonkan dirinya sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden haruslah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Polemik ini menimbulkan permasalahan pada Pemilihan Umum Presiden yang terjadi pada tahun 2014 lalu. Beberapa warga masyarakat independen yang tentu saja bukan merupakan anggota partai politik tertentu ingin mencalonkan dirinya sebagai Presiden harus “menawarkan” dirinya kepada partai politik tertentu, sebut saja yang terjadi pada Anis Baswedan yang kemudian harus mengikuti konvensi Partai Demokrat untuk mengusulkan dirinya menjadi calon Presiden tahun 2014.

Begitu pula ketentuan yang terdapat pada Bab VII B Pemilihan Umum tepatnya pada Pasal 22E ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Yang diartikan juga bahwa untuk menjadi anggota DPR dan DPRD haruslah merupakan anggota dari partai politik.

Sedangkan ketentuan yang terdapat pada Bab IX Kekuasaan Kehakiman, tepatnya pada pasal 24 C ayat (1) UUD Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of Constitution) adalah memutus pembubaran parati politik. Hal ini menandakan pula, bahwa keberadaan partai politik bukan sesuatu yang dapat dipandang sebelah mata. Keberadaannya begitu penting dalam menunjang kehidupan bernegara yang demokratis di Indonesia.

Eksistensi partai politik sebagai sebuah bentuk organisasi dalam menunjang kehidupan yang demokratis juga dapat dilihat dengan adanya pengaturan sendiri yaitu melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahkan sebelum memasuki ketentuan dalam batang tubuh Undang-undang Partai Politik ini, dapat dilihat pada konsideran menimbang huruf d, dikatakan, “bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.”

Lebih jauh, partai politik juga memilik tujuan-tujuan yang begitu penting dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 ayat (1) yaitu Tujuan umum Partai Politik adalah:
a. Mewujudkan cita-cita nasional barbangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, diamanahkan pula oleh Undang-Undang Partai Politik melalui Pasal 11 ayat (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai politik di negara demokrasi seperti indoneisa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun negara yang demokratis. Partai politik memiliki fungsi yang sangat berkaitan langsung, baik dengan masyarakat, maupun dengan negara. Partai politik juga memiliki fungsi pendidikan partai politik yang seharusnya memberikan pengetahuan dan kesadaran berpolitik untuk masyarakat. Selain itu, partai politik juga mempunyai fungsi rekruitmen politik. Rekruitmen politik tentu saja sangat berkaitan erat yaitu sebagai sarana atau wadah bagi anggota masyarakat untuk dapat terlibat langsung dalam pemerintahan dalam kaitannya dengan pemilihan anggota legislatif.

Dengan begitu besar dan strategisnya peran partai politik dalam menunjang kehidupan bernegara yang demokratis di Indonesia, seharusnya diikuti dengan kontribusi yang besar pula bagi partai-partai politik ini untuk mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis dan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan partai politiknya. Beberapa petinggi partai politik yang juga memiliki kedudukan strategis di pemerintahan justru melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang dengan kata lain terlibat pula dalam tindak pidana korupsi.

Sebut saja yang terjadi pada pemilihan legislatif tahun 2014, banyak nama-nama yang kemudian memiliki track-record yang kurang baik, tetapi kemudian tetap menjadi anggota parpol yang dipilih untuk menjadi salah saatu calon anggota legislatif. Sebut saja Aceng Fikri, yang pada masa pemerintahannya sebagai Bupati Kabupaten Garut terlibat dalam beberapa kasus nikah siri yang dilakukannya, dan dugaan penggelapan uang, yang kemudian melengserkan dirinya dari jabatan Bupati. Namun kemudian terpilih kembali dalam pemiliham legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Tentu saja, lolosnya Aceng Fikri sebagai Anggota DPR-RI dapat dikatakan sebagai kegagalan dari rekrutmen partai politik yang dirasakan hanya mementingkan kenaikan suara bagi partainya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa partai politik sendiri merupakan organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota partainya. Hal tersebut dapat dilihat melalui ketentuan, dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa:
“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
www.tribunnews.com/tag/aceng-fikri

Melalui ketentuan tersebut, tentu saja secara tidak langsung membawa politik hukum partai politik di Indonesia menjadi lebih mementingkan kepentingan golongan atau lebih khususnya kepentingan anggota partai politik.

Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Partai Politik di atas, yang secara jelas dan nyata menyebutkan secara implisit untuk lebih dahulu memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya. Kepentingan politik inilah yang kemudian dapat menjadi suatu kerancuan atau dapat ditafsirkan secara berlainan baik khusunya oleh anggota partai politik tertentu. Apalagi di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik, tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan politik.

Melalui penjelasan umum, dijelaskan bahwa Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengakomodasi paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara.

Barulah setelahnya, dalam Undang-Undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang merupakan watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kcbangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa.

Secara eksplisit jelas bahwa undang-undang yang ada ternyata dimaksudkan untuk terlebih dahulu menguatkan sistem partai politik dan barulah mengarah pada pendidikan partai politik untuk warga negara. Padahal apabila merunut pada (1) Tujuan umum Partai Politik adalah, yang pertama adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cita-cita nasional yang ada didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimaksud tersebut, telah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa cita-cita didirikannya Negara Republik Indonesia adal untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kata-kata segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, secara gramatikal dapat ditafsirkan bahwa yang dilindungi oleh negara republik Indonesia adalah segenap warga negara dan bukanlah sebagai golongan atau kelompok tertentu.

Barulah dalam Undang-Undnag Partai Politik, tujuan kedua dibentuknya partai politik adalah menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dengan jelas, rakyat Indonesia yang dimaksudkan baik dalam Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Undang-Undang Partai Politik adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang golongan atau kelompok tertentu.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Partai Politik yang secara eksplisit menyatakan bahwa partai politik dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, maka hal tersebut tentu saja bertentangan dengan tujuan dan cita-cita negara Indonesia yang demokratis. Padahal seperti yang kita ketahui, bahwa peraturan perundang-undangan atau lebih khususnya dalam hal ini adalah undang-undang, yang tidak lain merupakan salah satu sumber hukum, merupakan sebuah alat yang digunakan oleh negara dalam rangka mewujudkan perubahan-perubahan di bidang social yang oleh R. Pound diistilahkan dengan kalimat “law as a tool of social engineering”. Yang kemudian, pandangan R. Pound ini diadaptasi oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan konsep Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.

Jika melihat kedua pandangan ahli tersebut, keberadaan ketentuan didalam perundang-undangan yang justru bertentangan dengan cita-cita negara dapat secara nyata berpengaruh pula pada kondisi masyarakat yang akan diperbaharui oleh hukum itu sendiri. Memang, pada dasarnya hukum sendiri adalah produk politik. Seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD, pada kenyataannya hukum dalam artian sebagai peraturan yang abstrak (pasal-pasal yang imepratif) merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaingan. Sehingga kemudian, sangatlah dapat dipahami, Undang-Undang Partai Politik yang diharapkan menjadi salah stau alat pembaharuan masyarakat guna mencapai tujuan negara justru bertentangan dengan cita-cita negara yang tidak lain hukum atau undang-undang tersebut merupakan sebuah produk politik yang juga berasal dari legitimasi atau penjelmaan partai politik di lembaga pemerintahan.

Jelas disebutkan, garis kebijakan resmi ini digunakan semata-mata dalam rangka mencapai tujuan negara. Negara Indonesia, seperti yang telah dipaparkan diatas, memiliki cita-cita selain yang dikemukakan sebelumnya yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menciptakan perdamaian dunia, yang kesemua cita-cita tersebut terbingkai dalam bentuk negara hukum yang berkedaulatan rakyat (negara hukum demokrasi). ( Mochtar Kusumaatmadja. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 14). ( Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers. 2012), hlm. 16).

Salah satu ciri negara hukum yang demokratis, yang di paparkan oleh Jimly Asshidiqie yaitu persamaan dalam hukum (equality before the law). Yang dimaksud persamaan dalam hukum adalah setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Partai Politik yang bertujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya terlebih dahulu, baru setelahnya masyarakat, bangsa dan negara, tentu saja telah mengingkari ciri negara demokrasi yang mengenai persamaan kedudukan warga negara dihadapan negara tanpa terkecuali, tanpa memandang kelompok atau golongan tertentu.

Apabila dilihat dari ciri negara demokrasi, politik hukum pembentukan partai politik melalui Undang-Undang Partai Politik telah mengingkari asas persamaan kedudukan dimata hukum, sehingga membawa implikasi negatif terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia.

Sebagai kesimpulan, maka dengan diundangkannya Undang-Undang Partai Politik sebagai aturan yang berlaku secara umum bagi masyarakat Indonesia sudah sepatutnya pemerintah menyadari besarnya pengaruh suatu undang-undang dalam kehidupan benegara. Sudah seharusnya pembentukan sutau peraturan perundang-undangan mengacu pada konstitusi atau dasar hukum tertinggi dan ideologi bangsa, sebagaimana hirarki peraturan perundang-undangan yang diakui oleh negara. Dengan demikian, Undang-Undang Partai Politik sebagai undang-undang yang mengatur mengenai keberadaan partai politik yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan berdemoktrasi di Indonesia, perlu untuk dikaji lebih lanjut dan dilakukan perubahan.

Isi undang-undang harus mengacu pada cita-cita negara Indonesia yang terdapat di dalam UUD Tahun 1945, serta sesuai dengan ideologi bangsa, serta asas negara hukum yang demokratis, sehingga dapat membawa implikasi yang baik terhadap kehidupan berdemokrasi negara serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Namun, sebaik-baiknya peraturan apabila tidak dijalankan dengan sebenar-benarnya tentu saja tidak akan membawa pengaruh apapun, sehingga peran serta seluruh masyarakat, terutama anggota partai politik, untuk mematuhi dan menjalankan peraturan sangat diperlukan. (Reisa Malida,
Mahasiswa Magister Hukum Unila)

  • Bagikan