Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Pekon Harus Sesuai Dengan Mekanisme dan Perda no 4 Tahun 2017

39

PRINGSEWU – Suratman Auditor Inspektorat kabupaten Pringsewu saat dialog kepala pekon se-kecamatan Pagelaran bersama Inspektorat,Camat,Kapolsek dan Forum Wartawan Kompeten Jum’at 11/10/2019 di Aula Pekon Pagelaran juga menyampaikan adanya pengangkatan perangkat Pekon atau pemberhentian Perangkat Pekon, harus melalui mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
Kepala Pekon tidak dapat mengangkat perangkat Pekon tanpa konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat.

Iapun menilai, dalam beberapa aturan terkait dengan pengangkatan perangkat pekon, tidak ada aturan yang secara ekspilisit menjelaskan apakah pemberhentian atau pengangkatan tersebut dapat dilakukan terhadap seluruh perangkat pekon atau tidak.
Meski demikian, menurutnya jika perangkat Pekon yang lama memang harus diberhentikan, untuk kemudian diganti dan diangkat yang baru tentu harus ada alasan hukumnya dan sesuai mekanis, dan jangan mainkan kepentingan politik.

Setiap kepala pekon yang baru terpilih untuk mengganti perangkat Pekon yang lama tentunya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 47 Tahun 2015, dan Permendagri nomor 83 tahun 2015 dan Perbup 43 tahun 2018. Yang mana, perangkat Pekon adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat pekon dan unsur pendukung, tugas kepala pekon dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Mekanisme pengangkatan Perangkat pekon
harus  memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, kemudian mekanisme pengangkatan aparatur Pekon harus dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati,” .

Lanjutnya”mekanisme yang diatur dalam pengangkatan perangkat Pekon semestinya melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat atas dasar rekomendasi dari kepala Pekon.”kata Suratman.

Sebelumnya Heriyadi Indera Kabag Tapem Sekda Pemkab pringsewu juga mengatakan Peraturan Perangkat pekon/ Desa kan sudah jelas  dan juga ada Perdanya yakni Perda no 4 tahun 2017 Pasal 17.

BACA JUGA:  Setiap Hari Sepanjang Tahun Polisi Jaring Animo Penerimaan Polri 2020

Disamping itu juga ada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 2 Agustus 2017 dan diundangkan di Jakarta oleh Dirjen Peraturan
Perundang-undangan Kemenkumham tanggal 5
September 2017 dalam Lembaran Berita Negara
Nomor 1223 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa.

Jadi jikalau masih ada perangkat Pekon/ Desa yang masih menjabat berumur diatas ketentuan yang berlaku ,Lewat  dari tanggal 7 agustus 2019  sudah tidak bisa lagi menduduki jabatan di Aparatur perangkat desa/pekon.(Samuel)

Komentar