Anang : Berkoperasi Mampu Membangun Perekonomian

209
Anggota DPD RI Dapil Lampung, periode 2014-2019, Anang Prihantoro

BANDARLAMPUNG, SS — Berkoperasi bukanlah hanya menunggu bantuan dari pemerintah, namun bagaimana membangun perekonomian, demi meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dengan berazaskan kekeluargaan.

Pernyataan tersebut itu diungkapkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung periode 2014-2019, Ir Anang Prihantoro, saat dihubungi, Selasa (13/3).

Pria kelahiran Nambah Dadi, Terbanggi Besar, Lampung Tengah ini menjelaskan, banyak orang yang bertanya, berkoperasi itu apakah mungkin bisa mensejahterakan jika tanpa dibantu dana dari pemerintah, kemudian ada juga yang menanyakan koperasi duitnya dari mana, itu dua pertanyaan yang bodoh.

Hal itulah yang membuat sejumlah koperasi, indonesia yang jumlahnya mencapai sekitar 61 ribu dibatalkan, dan di Lampung sendiri ada lebih dari 2000, mungkin yang bisa di bina atau dipertahankan hanya beberapa.

Memang beberapa tahun lalu banyak orang berlomba membentuk koperasi, namun nanti setelah berbadan hukum, para pengurus berharap bisa mendapatkan bantuan atau dapat digunakan untuk mencari pinjaman atau suntikan modal.

Pemikiran tersebut celaka, itu salah alamat. Koperasi mestinya sumber modal didapat secara bergotong royong deluruh anggota, untungnya untuk bersama, dan dikelola secara transparan.

Seperti Koperasi Kredit (Kopdit), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekar Sai di Lampung, yang merupakan satu dari sejumlah koperasi primer, diusianya menginjak 26 tahun, mampu memiliki aset mencapai lebih dari Rp400 Milyar, keanggotaan sudah hampir 15 ribu.

Prestasi yang didapat ini bukan perjalanan yang pendek, dan ini salah satu koperasi simpan pinjam di Bumi Ruwa Jurai yang paling besar dan solid.

Umur sudah sekian tahun, perjalanan luat biasa, tidak pernah Mekar Sai mendapatkan kucuran dana bantuan pihak lain, semuanya bersumber dari tabungan anggota, dan banyak juga di Lampung yang seperti Koperasi tersebut.

Beberapa waktu lalu ada rancangan undang-undang tentang perkoperasian yang diterapkan sejak tahun 2013, yaitu UU no. 17 tahun 2012, dan UU tersebut berdasarkan keputusan MK telah dibatalkan.

DPD RI juga termasuk tim yang menyusun rancangan undang-undang dan merevisi tentang perkoperasian itu, dibatalkannya undang-undang tersebut tampak semangatnya semangat korporasi, jadi tempat perkumpulan uang, padahal dikoperasi itu harusnya kumpulan orang, yang mengelola memang orang, tapi bukan berkumpulnya uang, sehingga dibatalkan total karena memang semangatnya tidak sesuai dengan visi misi koperasi.

“Saya keliling kedaerah-daerah memastikan supaya mengecas kembali orang-orang yang bergerak dikoperasi ini, supaya memastikan kembali bahwa berkoperasi itu bukan soal mencari bantuan dana, tapi adalah bagaimana membangun kebersamaan mengelola keuangan bersama untuk kepentingan kesejahteraan” tambahnya.

oleh sebab itu DPD mendorong supaya Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), atau kalau didaerah Dekopinda, itu berperan betul dalam membina koperasi, jangan isinya orang-orang yang tidak paham koperasi.

Dekopin itu mesti membina koperasi-koperasi kecil, oleh karenanya kami turun mengajak teman teman koperasi kredit yang memang sudah lebih piawai untuk mengelola koperasi, untuk me refresh membawa kembali bagaimana mengelola koperasi dengan benar.

Perlu diketahui, Anggota DPD RI Dapil Lampung, Anang Prihantoro, turut hadir dalam gelaran Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Mekar Sai ke-26, yang berlangsung di Ballroom Swissbel Hotel beberapa waktu lalu, serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Lampung, Satria Alam, (ss).

Komentar